Pengertian Otonomi Kawasan Makalah, Tujuan, Prinsip, Undang Undang

Pengertian Otonomi Daerah - Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah yaitu hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Judul Artikel ini Adalah (Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan, Prinsip, Undang Undang Otonomi Daerah)

Sesuai dengan klarifikasi Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten / kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, konkret dan bertanggung jawab.

a.    Kewenangan Otonomi Luas
Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi meliputi pula kewenangan yang utuh dan lingkaran dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

b.    Otonomi Nyata
Otonomi konkret yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara konkret ada dan diharapkan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

c.    Otonomi Yang Bertanggung Jawab
Otonomi yang bertanggung jawab yaitu berupa perwujudan pertanggung tanggapan sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan korelasi yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 wacana Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem korelasi antara pusat dan daerah yaitu :

• Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
• Tugas perbantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Daerah Otonom
Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasl 1 ayat 6 menyebutkan bahwa daerah otonomi selanjutnya disebut daerah yaitu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Profesor Oppenhein (dalam Mohammad Jimmi Ibrahim, 1991:50) bahwa daerah otonom yaitu bab organis daripada negara, maka daerah otonom memiliki kehidupan sendiri yang bersifat berdikari dengan kata lain tetap terikat dengan negara kesatuan. Daerah otonom ini merupakan masyarakat aturan yaitu berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Hakekat, Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

a.    Hakekat Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya yaitu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaiatan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibututuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan supaya perencanaan keuangan sanggup dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memperlihatkan citra statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan isu yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22)

b.    Tujuan Otonomi Daerah
Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah: Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dam memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
• Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
• Memberdayakan dan membuat ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah berdasarkan klarifikasi Undang-undang No 32 tahun 2004 intinya yaitu sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan kiprah serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memperlihatkan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

c.    Prinsip Otonomi Daerah
Menurut klarifikasi Undang-Undang No. 32 tahun 2004, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yaitu :

1. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, konkret dan bertanggung jawab.
3. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi yaitu otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin korelasi yang harmonis antara pusat dan daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan derah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi dewan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, memiliki fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah.
7. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah manajemen untuk melakukan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan asas kiprah pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya insan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Daftar Pustaka - Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan, Prinsip, Undang Undang

UU RI. 2004. Undang-UndangRipublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2004  wacana Pemerintah Daerah.

Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: ANDI.

Mohammad  Jimmi Ibrahiin. 1991. Prospek Otonomi Daerah. Semarang : Dahara Prize.

Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

Tweet